Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Jenderal bintang dua tersebut terbukti melakukan pemufakatan jahat berupa akses ilegal dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar pada Selasa (17/11/2026). Melansir detikNews, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa Eko Hadi terbukti menyalahgunakan wewenang dan fasilitas Polri untuk tindakan nonprosedural.
"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam persidangan yang menghadirkan sembilan saksi tersebut, Eko Hadi dinyatakan melanggar sejumlah pasal dalam peraturan kepolisian.
"Maka pasal yang dilanggar adalah Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 1 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 8 huruf c, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," jelasnya.
Atas pelanggaran berat tersebut, majelis etik memutuskan untuk mengakhiri masa dinas Eko Hadi di kepolisian.
"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," tegas Trunoyudo.
Eko Hadi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026. Kasus ini juga menyeret sejumlah perwira tinggi lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS). Selain itu, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin juga telah menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam jaringan penyadapan ini.
Sebelum Eko Hadi, Polri telah lebih dulu memecat Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa perbuatan Ahrie Sonta merupakan pelanggaran berat yang mencoreng institusi.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ungkap Johnny usai sidang etik pekan lalu.
"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," tambahnya.
Ahrie Sonta dilaporkan mengajukan upaya banding yang nantinya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.
Artikel ini sudah tayang di detikNews























































