Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir. Langkah ini diambil setelah Pemkot Palembang melakukan kunjungan studi ke Kota Bandung untuk mempelajari sistem pengelolaan bencana berbasis masyarakat.
Asisten I Pemerintah Kota Palembang Sulaiman Amin menjelaskan bahwa pengalaman menghadapi kabut asap selama tiga bulan mendorong Pemkot untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga.
"Kondisi ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga pekerjaan warga. Pengalaman itu mendorong kami Pemkot Palembang untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah maupun petugas penanggulangan bencana ketika bencana terjadi," kata Sulaiman dari keterangan resmi yang diterima detikSumbagsel, Kamis (19/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sulaiman menambahkan, konsep KSB menempatkan warga sebagai aktor utama dalam mitigasi darurat, mulai dari identifikasi ancaman hingga evakuasi mandiri.
"Dalam pembelajaran di Bandung, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian Pemkot Palembang. Pertama, pemetaan potensi ancaman bencana di setiap wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan risiko bencana yang berbeda," ujarnya.
Kata dia, perbedaan karakteristik wilayah menjadi fokus utama pemetaan bagi Pemkot Palembang.
"Kota Bandung memiliki potensi bencana seperti gempa bumi dan banjir. Sementara Palembang lebih banyak menghadapi ancaman karhutla, kabut asap hingga genangan air saat musim hujan," imbuhnya.
Selain pemetaan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi poin kedua yang dipelajari.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Edison menegaskan bahwa kunjungan ini krusial untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat.
"Kami bisa melakukan penilaian dari Kampung Siaga Bencana di Bandung untuk bisa diterapkan di Palembang. Apa saja yang dibutuhkan dalam pembentukan Kampung Siaga Bencana, apa legitimasi mitigasi yang diperlukan," ujarnya.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung Yuliana Dewi menyatakan bahwa program KSB di Bandung didukung oleh pelatihan intensif bagi para relawan.
"Selain menjadi kesejahteraan sosial, akan ada pelatihan untuk masyarakat Bandung. Pelatihan relawan untuk bencana alam. Bahkan kita menyusun SDM-nya," jelasnya.
Yuliana mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Warga tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam membangun kesiapsiagaan di lingkungannya.
"Informasi pembentukan KSB kegiatannya lebih menarik dan interaktif. Masyarakat menjadi pelaku utama bukan hanya peserta, output dapat dirasakan luas seluruh warga, menggunakan media digital dan komunikasi modern, KSB menjadi gerakan berkelanjutan bukan kegiatan sesaat," tegasnya.
Terkait pendanaan, Pemerintah Kota Bandung merintis KSB secara mandiri tanpa bantuan Kementerian Sosial pada tahap awal.
"Wacana Dinsos Bandung dari awal KSB tanpa bantuan Kemensos. Awalnya menjalankan pakai APBD," ungkap Yuliana.
Kata dia, Pemkot Bandung mengalokasikan dana sekitar Rp 136 juta per kecamatan untuk pelatihan dan dukungan lintas sektor termasuk melalui corporate social responsibility (CSR).
"Kita harus ada sosialisasi kepada kecamatan, adanya program ini, termasuk lintas sektor dan CSR di Kota Bandung," tambahnya.



























































