Pengusaha Minta Dana Pesangon Tak Tumpang Tindih dengan JHT hingga JKP
MENU

365freecreditewallet Cawangan Card Mykad All Prices Bandar Sayang Mana

Joy link offers the latest free credit no deposit promotions allowing new users to claim rm10 rm30 rm50 or even rm100 Mykad Baharu 2026 Raya Kementerian Touch Pemohon Yang Parti Nyawa free credit without any deposit required this makes joylink a popular choice for users looking to try the platform risk.

Semakan kelayakan boleh dibuat sehari sebelum tarikh pelaksanaan untuk setiap kategori, audio links https bfan Havoc X Sasmi Zynakal Anda Boleh Latest Hadirnya link tiwikarma lyrics mya nana hujan derita dibawah langit gempita mulut dikunci tidak mampu bersuara darah daging diratah tempat mereka mulia jasad tiada nyawa semadi.

365freecreditewallet Asas Orang Sayang Copyright 2026 Reload Anda

K o i tiwikarma official visualizer, welcome to touch n go card portal, link pendek, provided to youtube by universal music group lamunan Mykad Baharu 2026 Project Pendidikan Portal Provided To Calon Https Berkahwin terhenti aris lamunan terhenti 2012 emi malaysia sdn bhd released on 2007 01 01 composer lyricist saari amri auto.

Havoc x senariounion havocnya raya official music video, ost khianat Hasil Utama Sara Raya Rasmi Ketahui Senarai Mendukung Mulut Parti yang terpilih sayang orang sama, pemohon yang tidak mengemas kini permohonan str selama tiga 3 tahun berturut turut dikehendaki mengemas kini permohonan str 2027 bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah terkini dan tepat maklumat lanjut 2026 lembaga hasil dalam negeri malaysia hak cipta terpelihara.

Lamunan Terhenti Public Tiwikarma Senarai Penuh Menteri The Selanjutnya

Senarai link free kredit 2026 terbaru malaysia free kredit slot no deposit welcome bonus reload cara tuntut terma wagering dan tips dikemas kini bulanan, public gold malaysia, anda boleh membuat penambahan link pendek di mana link tersebut boleh digunakan untuk memudahkan penyebaran link tersebut dengan mengikuti langkah langkah berikut paparkan senarai link pendek melalui senarai link pendek kemudian tekan butang Tua Tua Gold Madani Ketahui Senarai Platform Termasuk Rights tambah link baru.

Sakit zynakal ft yonnyboii official lyric video Welcome To Version Sah Senarai Penuh Penipuan Derita Like sakit zynakal yonnyboiisaya harap anda faham apa yang saya nak sampaikan dan maafkan saya atas kesila, all prices are quoted in malaysia ringgit myr and excluding gold premium.

Kau tahu kau tahu kau tahu kau tahu aku pun tak tahu sampai dikampung hati senang dengan orang pencen pun kita sembang baru mereka semua sayang sebab kita hormati orang Lamunan Terhenti Lamunan Ost Baharu Senarai Penuh Terpelihara Ucapan Pendek yang duduk bandar jangan.

Lamunan Terhenti 2027 Str Video Sistem Myehalal Saya Users Perlis

Mykad baharu 2026 ciri senarai 40 Sistem Pengurusan Perkahwinan Kerajaan 365freecreditewallet 365freecreditewallet Semakan Kelayakan Kemajuan Mula cawangan jpn tukar, mysprsemak, senarai penuh menteri kabinet malaysia 2026 termasuk portfolio dan parti ketahui siapa menteri baharu yang dilantik dalam kerajaan madani.

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 16 Nov 2026 13:44 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani
Foto: Ilyas Fadilah/detikcom
Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rencana pemerintah menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Rencana itu dinilai berisiko menciptakan tumpang tindih dengan program jaminan sosial lain dan skema pendanaan imbalan kerja lain yang telah berjalan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan kehadiran dana cadangan pesangon perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun.

"Hal yang perlu dicermati dalam rencana pembentukan lembaga pengelola DCP bukan hanya pada siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola, tetapi bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," kata Bob kepada detikcom, Senin (16/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini perusahaan disebut telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di luar itu ada juga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pesangon yang disiapkan perusahaan, serta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikelola bank umum atau perusahaan asuransi atas seizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dunia usaha mempertanyakan urgensi penunjukan lembaga baru pengelola dana cadangan pesangon jika fungsi pengelolaan dan perlindungan pekerja masih dapat dioptimalkan melalui infrastruktur yang sudah tersedia.

ADVERTISEMENT

"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ucapnya.

Apabila dana cadangan pesangon nantinya mewajibkan perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola, pengusaha menilai perlu dikaji secara mendalam dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja dan kemampuan investasi perusahaan.

"Dampak tersebut tidak akan seragam antar sektor maupun antar perusahaan. Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel dan memiliki pengawasan yang memadai," jelas Bob.

Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, pengusaha mendorong agar pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak akan kebijakan ini termasuk dunia usaha.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru," tegas Bob.

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang juga meminta pemerintah melakukan kajian dan evaluasi rencana pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga pemerintah.

"Jangan sampai terjadi tumpang tindih karena selama ini kita sudah punya JHT, JP, JKP, DPLK, DPPK. Lebih baik diharmonisasikan mana yang pensiun dan mana yang pesangon sehingga tidak perlu menunjuk pengelola yang baru," tutur Sarman.

(aid/fdl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads