Seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23) dideportasi dari Bali setelah ketahuan membuat siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi di sebuah vila mewah kawasan Uluwatu. Imigrasi juga mengusulkan nama perempuan tersebut masuk daftar penangkalan agar tidak bisa kembali ke Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, mengatakan EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 yang dimilikinya. EOM dengan penjamin salah satu perusahaan di Bali tersebut justru digunakan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan hukum di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM mengakui dirinya merupakan sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.
Dalam pemeriksaan, EOM menyangkal mencari keuntungan finansial melalui aktivitas tersebut selama berada di Indonesia. Ia juga berdalih tidak mengunggah ulang video itu ke situs lain.
Petugas menilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi. Aktivitas pembuatan konten siaran langsung bermuatan asusila tersebut nyata-nyata dilakukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku di Tanah Air.
"Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun," tegas Ramdhani.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. EOM dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 18 November 2026, sekaligus diusulkan masuk dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.
"Kami menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali, namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum. Pengawasan ini merupakan langkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing," ujar Ramdhani.
Ke depan, Imigrasi Bali berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas instansi.
"Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas," pungkasnya.
Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian secara profesional, tegas, dan berkeadilan. Sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat", jajaran keimigrasian terus memperkuat pengawasan guna menjaga ketertiban umum serta mendukung iklim pariwisata dan investasi yang sehat dan berkelanjutan.

















































