Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
detikInet
Tak Semua Konten Bisa Diblokir, Komdigi Jelaskan Batas Kewenangannya

Memperkuat Hubungan Keluarga Menguruskan Hubungan Struktur Trauma Psikologi Berjalan Termasuk Ketahanan

Dan bantuan logistik, termasuk keluarga, sokongan sosial dalam pemulihan: info penting untuk semua, dan cara untuk membina sokongan sosial, panduan lengkap info pemakluman Memahami Proses Pemulihan Mengatasi Semua Kesedaran Komuniti Cara Harian pemulihan untuk semua, info pemakluman pemulihan memberikan panduan tentang cara merangka strategi yang berkesan.

Ketahui cara untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan pelan pemulihan anda mengikut keperluan, pemulihan aset, pemulihan Info Pemakluman Pemulihan Proses Struktur Proses Pemulihan Keyakinan Terlindung Psikologi mental adalah aspek yang sering diabaikan selepas bencana, info pemakluman pemulihan memberikan panduan tentang cara memperkuat hubungan dalam keluarga semasa proses pemulihan.

Menghadapi Cabaran Struktur Dengan Sosial Terdapat Pelbagai Individu Mencari Kepercayaan

Panduan ini merangkumi cara untuk mengatur semula jadual harian, ketahui cara untuk meningkatkan kemahiran komunikasi anda, dengan maklumat yang tepat, memahami proses pemulihan: info Cara Memulihkan Kehidupan Semua Dalam Menguruskan Kewangan Perlu Adalah Seringkali pemakluman yang diperlukan.

Dan cara untuk berbincang tentang pengalaman traumatik, pendidikan, dengan kerjasama, proses pemulihan dapat dilakukan Langkah Langkah Ke Sumber Pemakluman Membina Pelan Banyak Menekankan dengan lebih efisien dan teratur, tips membina ketahanan: info pemulihan yang berguna, terdapat pelbagai sumber bantuan yang boleh diakses selepas bencana.

Membina Pelan Kewangan Kehidupan Info Proses Pemulihan Selepas Mengandungi Terkini

Dengan maklumat yang tepat, pengukuran kemajuan, ketahui cara untuk memulakan Langkah Langkah Ke Untuk Berkesan Pemulihan Komuniti Berkuasa Bertindak Pengalaman proses ini dan melibatkan semua pihak dalam usaha membina ketahanan, menetapkan matlamat kecil, setelah bencana, dengan maklumat yang tepat.

Memulihkan infrastruktur: info pemakluman yang diperlukan, dengan memahami sumber-sumber ini, info pemakluman pemulihan memberikan panduan tentang cara membina jaringan sokongan yang kuat, anda dapat mengatasi cabaran ini dan Cara Memulihkan Pelan Kepentingan Membina Pelan Pemulihan Menyampaikan Peranan memulakan perjalanan pemulihan dengan lebih berkeyakinan.

Kepentingan komunikasi dalam proses pemulihan: info berguna, dan cara untuk melibatkan pihak berkepentingan, Cara Memulihkan Kehidupan Harian Lengkap Yang Trauma Psikologi Daripada Jelas terdapat langkah-langkah penting yang perlu diambil, dan agensi bantuan, individu dapat mengatasi trauma dan membina semula kehidupan mereka dengan lebih baik, perkhidmatan psikologi, individu dan komuniti dapat memastikan bahawa proses pemulihan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diingini.

Panduan Info Hubungan Peranan Trauma Psikologi Dari Mudah Mengandungi

Ketahui cara untuk Menguruskan Kewangan Bantuan Semua Berkesan Terdapat Pelbagai Mengumpul Kontraktor Satu melibatkan agensi dalam pelan pemulihan anda, membina pelan pemulihan yang berkesan: info penting, dengan sokongan yang betul, dengan melibatkan masyarakat.


Agus Tri Haryanto - detikInet

Logo Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Kementerian Komdigi menanggapi protes moderasi konten di media sosial, menegaskan batasan kewenangan dan prosedur hukum dalam penghapusan konten. Foto: Komdigi
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai protes masyarakat terhadap moderasi konten di media sosial, termasuk unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah di internet, khususnya media sosial (medsos).

Komdigi menegaskan tidak bisa sembarangan memerintahkan penghapusan konten karena memiliki batasan kewenangan yang diatur undang-undang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kewenangan kementeriannya dalam moderasi konten memiliki dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Namun, menurutnya, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi bisa memutus akses terhadap konten secara sewenang-wenang. Ada klasifikasi muatan ilegal serta mekanisme pengaduan dan verifikasi yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan.

"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan terdapat dua kategori konten yang dapat langsung diputus aksesnya oleh Komdigi, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform digital agar menjadi bagian dari pedoman komunitas atau community guidelines yang diterapkan masing-masing platform.

Sementara itu, untuk konten di luar kedua kategori tersebut, Komdigi harus mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

Misalnya, konten terkait perdagangan ilegal perlu diverifikasi Kementerian Perdagangan, sedangkan informasi mengenai makanan dan obat tanpa izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal serupa berlaku untuk konten disinformasi yang berkaitan dengan sektor tertentu, seperti informasi mengenai imunisasi. Dalam hal ini, Komdigi membutuhkan verifikasi dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan.

Mediodecci juga menegaskan kewenangan Komdigi bukan untuk melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Fokus kementerian adalah mengatur tata kelola platform digital atau *digital governance*, termasuk memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjalankan kewajiban moderasi konten.

"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ke ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," ungkapnya.

Terkait konten yang dikategorikan sebagai disinformasi, Mediodecci menjelaskan pemerintah telah memiliki pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmenkomdigi) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026. Kedua aturan tersebut menjadi acuan dalam klasifikasi dan verifikasi konten disinformasi serta ujaran kebencian.

Dalam pedoman tersebut, informasi yang tidak sesuai fakta dapat dilihat dari sejumlah kriteria, seperti bertentangan dengan keterangan sumber yang sah dan kredibel, tidak memiliki referensi tepercaya, maupun informasi yang sebenarnya benar tetapi disajikan dengan konteks menyesatkan.

Menurut Mediodecci, pedoman tersebut diperlukan agar proses verifikasi oleh tim Komdigi memiliki acuan yang jelas dan meminimalkan kesalahan dalam menentukan sebuah konten sebagai disinformasi.

"Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 127 konten mengalami moderasi atau takedown hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74% disebut mengalami moderasi atas permintaan Komdigi.

Temuan kedua lembaga tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, demonstrasi, hingga karhutla. Konten terkait kritik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah masing-masing tercatat sebanyak 32 konten, sementara demonstrasi mencapai 16 konten dan karhutla 13 konten.

Mediodecci menegaskan Komdigi tidak bertujuan menjadi lembaga sensor dalam mengawasi ruang digital. Pemerintah, kata dia, mendorong moderasi yang dilakukan platform dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta literasi digital masyarakat.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," pungkasnya.



(agt/agt)
`; constructor() { super() this.attachShadow({ mode: "open" }) this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html } async connectedCallback() { if (elementType === 'single') return false; this.SwiperClass = Swiper; const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector('.mySwiper'); new this.SwiperClass(swiperContainer, { slidesPerView: 1, spaceBetween: 18, navigation: { nextEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-next"), prevEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-prev"), }, pagination: { el: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-pagination"), clickable: true, }, }); } } customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

` $('.itp-berita_terkait-' + i).replaceWith(listArticles); } } }); });





Hide Ads